Rangkiangsumbar – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menyatakan proses pemulihan dampak banjir dan longsor di Sumatera Barat saat ini berpacu dengan siklus cuaca. Karena itu, ia mengimbau seluruh warga terdampak, termasuk tenaga pendidik yang belum terdata, agar segera melapor kepada petugas pemerintah daerah di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat diwawancarai, Rabu (7/1). Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat agar proses pendataan berjalan maksimal dan tidak ada pihak yang terlewat dari program pemulihan.
Muhidi menjelaskan, DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menggelar rapat percepatan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumatera Barat.
Dokumen tersebut ditargetkan rampung dan difinalisasi pada 8 Januari mendatang untuk selanjutnya segera dilaksanakan di seluruh wilayah terdampak.
“Kita berpacu dengan waktu dan kondisi cuaca. Jika tidak ada kendala, R3P akan segera difinalkan dan dilaksanakan,” ujar Muhidi.
Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat perencanaan R3P, intensitas hujan pada Januari hingga Februari diperkirakan relatif ringan, meski tetap perlu diwaspadai.
Memasuki periode Maret hingga April, curah hujan diprediksi meningkat dengan intensitas lebih tinggi, walaupun tidak separah saat terjadi siklon tropis sebelumnya.
Sementara itu, pada Mei hingga September cuaca cenderung panas dan relatif lebih stabil, sebelum kembali memasuki musim hujan pada Oktober hingga Desember dengan intensitas cukup tinggi.
“Pendataan harus benar-benar akurat karena pekerjaan pemulihan fisik, termasuk sarana publik seperti sekolah, akan sangat bergantung pada siklus cuaca,” tegasnya.
Menurut Muhidi, akurasi data akan menentukan prioritas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia menambahkan, pelaksanaan R3P akan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah pusat, sehingga koordinasi lintas level pemerintahan berjalan efektif.
Skema tersebut juga mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)
