Rangkiangsumbar – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan milik rakyat Indonesia dan harus hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, terutama saat terjadi bencana.
Hal itu disampaikannya saat meninjau hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (19/2).
Dalam kunjungan tersebut, Dony didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Rombongan memastikan kesiapan fasilitas dan percepatan pemulihan bagi masyarakat pascabencana.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi huntara yang telah dibangun melalui dukungan berbagai BUMN. Fasilitas tersebut disiapkan guna memberikan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi warga.
“Ke depan kita juga akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Ini menunjukkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang terkena musibah,” ujar Dony.
Ia menegaskan, keberadaan BUMN tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat.
“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.
Menurut Dony, pembangunan huntara hingga dukungan logistik dilakukan melalui kolaborasi sejumlah BUMN. Bantuan yang diberikan meliputi penyediaan material bangunan, alat berat, armada angkutan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Kita lihat tadi semuanya disediakan oleh BUMN, mulai dari peralatan, armada truk, hingga fasilitas pendukung lainnya. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita bantu tentu akan kita bantu sebaik mungkin,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian sementara merupakan bagian dari program nasional penanganan masyarakat terdampak bencana. Secara nasional, rencana awal pembangunan mencapai sekitar 15 ribu unit.
Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Sebagian warga memilih alternatif bantuan lain, seperti bantuan tunai atau skema hunian berbeda yang disiapkan pemerintah.
“Tidak semuanya menjadi huntara. Sebagian kita konversi dengan skema bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat, dengan anggaran yang tetap disiapkan pemerintah,” ungkapnya.
Untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar guna mendukung pembangunan hunian serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan memastikan warga kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman. (*)
