Rangkiangsumbar – Siang itu Selasa (17/2), deretan truk bermuatan sawit mengular di depan gerbang PT Incasi Raya di Kota Padang. Mesin kendaraan besar itu meraung pelan, menunggu giliran masuk untuk membongkar muatan. Namun, bukan hanya antrean panjang yang menjadi perhatian para sopir, melainkan juga sosok pemuda yang mondar-mandir di sekitar lokasi.
Belakangan, sebuah video berdurasi sekitar satu menit viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat dugaan praktik pungutan liar terhadap sopir truk yang hendak masuk ke area perusahaan. Setiap kendaraan disebut-sebut diminta membayar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu dengan dalih uang parkir.
Video itu ditonton puluhan ribu kali dan menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang mengecam, ada pula yang mengaku sudah lama mengetahui praktik tersebut. Bagi sebagian sopir, pungutan itu bukan lagi hal baru.
Indra, salah seorang sopir truk, mengaku kerap dimintai uang saat hendak membongkar muatan. Ia mengatakan, permintaan tersebut datang dari oknum pemuda yang mengatasnamakan pengelola parkir di sekitar lokasi.
“Iya, kami sering dimintai uang. Katanya untuk parkir,” ujarnya pelan. Bagi Indra, nominal tersebut memang tidak terlalu besar, tetapi jika terjadi setiap hari dan pada banyak kendaraan, jumlahnya tentu tidak sedikit.
Cerita serupa juga disampaikan Rusdi, sopir lainnya. Ia mengaku terpaksa membayar agar proses bongkar muatan berjalan lancar.
“Kalau tidak dibayar, takutnya nanti dipersulit,” katanya.
Bagi para sopir, waktu adalah uang. Keterlambatan bongkar muatan bisa berdampak pada jadwal pengiriman berikutnya. Karena itu, sebagian memilih membayar daripada terlibat perdebatan yang bisa memperpanjang antrean.
Viralnya video tersebut akhirnya menarik perhatian aparat kepolisian. Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan masyarakat dan memastikan pihaknya akan menindaklanjuti.
“Terima kasih atas laporannya. Kami akan tindak lanjuti,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Rabu (18/2)
Kini, para sopir berharap ada kejelasan dan penertiban di lapangan. Mereka ingin bekerja dengan tenang tanpa dibayangi pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Sementara itu, masyarakat menanti langkah tegas aparat agar praktik serupa tidak lagi terjadi dan tidak merugikan banyak pihak.(*)
