Rangkiangsumbar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 sebesar 96,12 persen harus sejalan dengan kualitas fisik pekerjaan di lapangan serta tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
Penegasan tersebut disampaikan Zigo dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP yang digelar pada Selasa (10/2/2026). Ia menilai capaian serapan anggaran yang tinggi perlu diimbangi dengan hasil nyata di lapangan.
Menurutnya, angka realisasi anggaran tidak boleh hanya menjadi capaian administratif semata. Kualitas bangunan serta dampak langsung terhadap masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan program.
“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.
Ia menekankan Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pengawasan itu penting agar setiap program perumahan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Zigo memastikan Komisi V DPR RI siap mengawal peningkatan anggaran Kementerian PKP yang naik menjadi Rp10,89 triliun. Kenaikan anggaran ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan program perumahan nasional.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target pembangunan 400.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak.
Zigo mengingatkan bahwa lonjakan target tersebut membutuhkan dukungan sistem yang kuat serta koordinasi lintas sektor yang solid. Ia tidak ingin program BSPS terhambat oleh persoalan birokrasi maupun kendala lahan.
“Kami akan terus mengawal agar target 400.000 unit BSPS dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi maupun kendala lahan,” ujarnya.
Selain fokus pada program BSPS, Zigo juga mendesak percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana. Ia meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan persoalan status lahan pada aset-aset yang mangkrak agar pembangunan tidak berlarut-larut.
Menurutnya, penyelesaian aspek legalitas lahan menjadi kunci utama agar proyek perumahan dapat berjalan lancar. Tanpa kepastian lahan, proses pembangunan berisiko tertunda dan merugikan masyarakat.
Zigo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat yang membutuhkan hunian layak. “Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Melalui pengawasan ketat Komisi V DPR RI, Zigo berharap program perumahan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.(*)
