Rangkiangsumbar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, berkomitmen memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Komitmen itu disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan kegiatan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026). Ia mengatakan, persoalan permodalan UMKM menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat.
Menurut Nanda, bantuan permodalan yang selama ini disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, masih banyak pelaku UMKM yang terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Pihaknya berkomitmen mengawal peningkatan bantuan permodalan UMKM agar minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain memperjuangkan kenaikan bantuan modal UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Langkah ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan bagi koperasi cukup besar. Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Reses yang digelar di Pasa Lalang tersebut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.
Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*)
