Rangkiangsumbar – Laju harga di Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Sumbar mencatat deflasi sebesar 1,15 persen secara bulanan, menjadi yang terdalam di Indonesia pada periode tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Andy Setyo Biwado menjelaskan capaian ini tidak terlepas dari membaiknya ketersediaan barang di pasar, yang didukung oleh percepatan pemulihan pascabencana.
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait mengambil langkah konkret, antara lain dengan memperbaiki akses transportasi dan jalur distribusi, serta memberikan keringanan tarif air bersih kepada masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi komoditas pangan bergejolak (volatile foods), penurunan harga terutama dipicu oleh melimpahnya pasokan hortikultura. Komoditas cabai merah dan bawang merah mengalami koreksi harga seiring pulihnya produksi lokal dan masuknya suplai tambahan dari daerah lain, khususnya Sumatera Utara dan Pulau Jawa.
“Meski demikian, tekanan harga pada beberapa bahan pangan masih bertahan. Beras dan tomat tercatat masih mengalami kenaikan harga akibat pengaruh musim serta terganggunya sebagian area pertanian yang terdampak bencana alam,” katanya.
Pada kelompok harga yang ditetapkan pemerintah (administered prices), kebijakan diskon tarif air minum sebesar 50 persen yang diberlakukan Pemerintah Kota Padang turut memperkuat deflasi dengan kontribusi penurunan sebesar 0,12 persen.
Selain itu, membaiknya kondisi lalu lintas dan transportasi juga mendorong turunnya tarif angkutan antarkota hingga 17,22 persen (mtm), dengan andil deflasi 0,05 persen.
Sementara itu, tekanan inflasi pada Januari 2026 muncul dari komoditas nonpangan, khususnya emas perhiasan. Kenaikan harga emas sejalan dengan tren global yang dipengaruhi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik internasional.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan kontribusi 0,13 persen, disusul oleh tomat, beras, ikan nila, serta ikan asin teri,” katanya.
Jika ditinjau berdasarkan wilayah, seluruh kabupaten dan kota IHK di Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi pada Januari 2026. Kabupaten Pasaman Barat menjadi daerah dengan penurunan harga paling dalam, yakni 1,84 persen, diikuti Kota Padang 1,02 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,92 persen, dan Kota Bukittinggi 0,73 persen.
“Penurunan tajam di Pasaman Barat berkaitan erat dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura di wilayah tersebut,” jelasnya.
Meski mencatat deflasi secara bulanan, kondisi berbeda terlihat pada inflasi tahunan. Secara year on year, Sumatera Barat masih mencatat inflasi sebesar 3,92 persen, yang berada di atas target nasional.
Kondisi ini dipengaruhi oleh efek basis rendah (low-base effect), terutama akibat kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025.
Selain faktor tersebut, inflasi tahunan juga dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, peningkatan harga kendaraan bermotor akibat penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pelemahan nilai tukar rupiah.
“Di sisi lain, harga sejumlah pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih berada pada level tinggi, meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan akhir 2025,” katanya.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi dan sinergi.
Langkah yang ditempuh meliputi percepatan rekonstruksi infrastruktur melalui forum dialog ekonomi, penguatan koordinasi teknis TPID, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah sejak awal tahun, serta peningkatan kerja sama antardaerah dalam pemenuhan pasokan.
“Selain itu, pengembangan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT juga terus diperluas untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan memperkuat rantai nilai pangan. Upaya komunikasi kebijakan turut diintensifkan guna membentuk ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras,” katanya.
Ke depan, pengendalian inflasi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti meningkatnya permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, pola konsumsi beras yang relatif kaku, potensi arus keluar pasokan akibat perbedaan harga antarwilayah, serta tren kenaikan harga emas dan tekanan nilai tukar.
“Untuk itu, TPID akan terus mengoptimalkan langkah pengendalian agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen sepanjang 2026,” jelasnya. (*)
