Rangkiangsumbar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, melaksanakan kegiatan reses di Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Senin (2/2). Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Koto Lalang tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.
Beragam usulan disampaikan warga, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, pertanian, peternakan, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pengembangan UMKM, hingga pengelolaan sampah.
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana, mengatakan kunjungan Evi Yandri merupakan kunjungan pertama wakil rakyat tingkat provinsi ke wilayah tersebut.
“Ini pertama kalinya kami dikunjungi anggota DPRD provinsi. Biasanya hanya DPRD Kota Padang. Kami berharap kunjungan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Koto Lalang,” ujarnya.
Maulana menjelaskan, mayoritas masyarakat Koto Lalang berprofesi sebagai petani, sementara sebagian lainnya bergerak di sektor UMKM dan perdagangan kecil. Di sektor pertanian, warga menghadapi persoalan saluran irigasi yang rusak dan tertimbun akibat banjir, sehingga berdampak pada hasil panen.
Selain itu, terdapat sumber air dari Lubuk Tangah yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena saluran distribusinya belum dibeton atau dilengkapi pondasi. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan gotong royong untuk membersihkan endapan saluran air.
Untuk menambah penghasilan, sebagian petani juga beternak. Karena itu, warga berharap adanya pelatihan pembuatan pakan ternak. Sementara di sektor UMKM, keterbatasan modal dan keahlian menjadi kendala utama, khususnya bagi usaha furnitur rotan dan pengolahan keripik.
Aspirasi lainnya disampaikan oleh Karang Taruna yang meminta bantuan ternak bebek sebagai upaya pemberdayaan pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, anggota Lembaga Pengelola Sampah (LPS) mengusulkan penambahan becak motor (bentor) untuk pengangkutan sampah, mengingat saat ini hanya tersedia satu unit untuk lima anggota.
Warga juga mengusulkan pembangunan jalan baru, perbaikan kantor lurah, pembangunan WC masjid, bantuan pengadaan Al-Qur’an, serta menyampaikan keluhan kader posyandu terkait pemotongan upah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri menegaskan dirinya tidak ingin memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap usulan harus disesuaikan dengan regulasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
“Sebagian besar aspirasi yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah kota.
Namun hal itu tetap bisa diperjuangkan melalui koordinasi lintas kader partai maupun lintas pemerintahan,” jelasnya.
Evi menambahkan, sejumlah aspirasi dapat direalisasikan melalui mekanisme yang sesuai aturan, seperti bantuan UMKM yang hanya dapat diberikan kepada kelompok dan berbentuk peralatan, bukan uang tunai. Begitu pula bantuan pertanian dan peternakan yang harus melalui kelompok tani.
Terkait permintaan bentor, Evi menyebut bantuan tersebut memungkinkan diberikan, namun ia juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan solusi jangka panjang melalui pengaktifan bank sampah dan daur ulang.
Untuk pembangunan jalan baru, Evi menegaskan syarat utama adalah penyelesaian pembebasan lahan oleh warga. “Jika urusan lahannya sudah tuntas, pemerintah provinsi dapat melakukan betonisasi jalan,” katanya.
Sementara itu, pembangunan kantor lurah dapat diupayakan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota dengan koordinasi bersama Pemerintah Kota Padang. Pembangunan WC masjid dapat diajukan melalui dana hibah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Evi Yandri juga menyerahkan bantuan tunai secara pribadi, antara lain Rp1 juta untuk kader posyandu, Rp2 juta untuk pengadaan Al-Qur’an, dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh stafnya dan disambut antusias oleh masyarakat.
“Kami tidak menyangka bantuan ini langsung diberikan,” ujar salah
seorang kader posyandu.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, di antaranya Dinas PSDA, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Hortikultura.
Hadir pula Camat Lubuk Kilangan, Lurah Koto Lalang, serta sekitar 100 orang masyarakat setempat.
Evi Yandri kembali menegaskan, aspirasi yang membutuhkan kelengkapan administrasi diminta segera ditindaklanjuti melalui staf yang telah ditunjuk. “Insyaallah tidak ada harapan palsu. Semua diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” tutupnya. (*)
