Rangkiangsumbar – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik di tengah gempuran disrupsi teknologi, dominasi algoritma, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Hal tersebut disampaikan Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan hasil kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, serta Akbar Faisal Uncensored. Acara tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored.
Munir menyebutkan, tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali mempertanyakan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, pers saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari keberlanjutan industri media, integritas profesi, hingga tekanan transformasi digital.
“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LKBN Antara itu juga menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan bahwa peristiwa bencana menjadi pengingat pentingnya pemberitaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.
Munir menegaskan bahwa pemberitaan bencana pada hakikatnya adalah pemberitaan tentang manusia. Oleh karena itu, liputan kebencanaan tidak boleh direduksi hanya menjadi angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis semata.
“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan mengalami trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.
Selain aspek kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilainya berada dalam situasi krusial. Ia menyebut negara perlu hadir untuk memastikan kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, serta kemampuan media beradaptasi dengan teknologi digital.
“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menambahkan bahwa dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi eksistensi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media tidak lagi mampu menempatkan koresponden di berbagai daerah.
“Jika media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media arus utama akan semakin terdesak,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar PWI Pusat, Wahyu Muryadi, mengungkapkan bahwa sejumlah media telah gulung tikar akibat tekanan platform digital. Meski intervensi negara dapat menjadi solusi, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, menilai dominasi algoritma platform digital juga merupakan ancaman serius. Menurutnya, hingga kini upaya penyelesaian regulasi publisher rights masih menemui jalan buntu.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, Dhimam Abror, mengingatkan agar insan pers tidak bersikap terlalu pesimistis. Ia menilai determinisme teknologi tidak selalu terbukti dalam sejarah media.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Dewan Pakar PWI, Effendi Gazali, serta budayawan Sujiwo Tejo. Keduanya menilai teknologi, termasuk AI dan algoritma, akan melahirkan keseimbangan baru dalam industri media, bukan semata-mata menjadi ancaman.
Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan tengah menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan profesionalisme wartawan agar eksistensi pers tetap terjaga.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers, menjaga standar etika, serta mendorong praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.
“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
