Rangkiangsumbar – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mengingatkan wartawan di Sumatera Barat untuk menguasai jurnalisme bencana. Sebagai provinsi yang dikenal sebagai supermarket bencana, jurnalis di daerah ini dituntut mampu mengedukasi publik sekaligus berkontribusi dalam penanggulangan kebencanaan.
“PWI Pusat siap mendukung PWI Sumbar untuk penguatan jurnalisme bencana bagi wartawan di daerah ini,” kata Akhmad Munir saat bersilaturahmi dengan Pengurus PWI Sumbar di Rumah Makan Ketagiaan, Jalan Samudera, Padang, Minggu malam (21/12).
Silaturahmi dan dialog yang berlangsung dalam suasana akrab dan hangat itu dihadiri Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Sekretaris Firdaus Abie, Bendahara Reviandi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Sukri Umar, Wakil Ketua Rommi Delfiano, Ketua SIWO PWI Sumbar Boing, Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi, serta Kepala Biro LKBN Antara Sumbar Syarif Abdullah.
Salah satu topik diskusi yang mengemuka disampaikan Ketua DKP PWI Sumbar, Zul Effendi, terkait peran wartawan dalam penanganan bencana. Sesuai fungsi jurnalistiknya, wartawan diharapkan mampu membantu publik, khususnya masyarakat yang menjadi korban dan terdampak bencana.
“Belajar dari bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini, wartawan Sumbar, khususnya anggota PWI, perlu mendapatkan bekal dan pelatihan khusus tentang jurnalisme bencana. Kami berharap PWI Pusat mendukung program penguatan jurnalisme bencana ini,” ujar Zul Effendi.
Menanggapi usulan tersebut, Akhmad Munir yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres Persatuan PWI di Cikarang pada akhir Agustus 2025 lalu merespons dengan antusias.
“PWI Pusat siap mendukung, insya Allah. Sumbar khususnya, dan Indonesia pada umumnya, memang dikenal sebagai daerah rawan bencana. Karena itu, kita membutuhkan wartawan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi jurnalisme bencana,” ujar mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Timur dua periode tersebut.
Jurnalisme bencana merupakan liputan media tentang kebencanaan, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga masa pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jurnalisme bencana tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan akuntabilitas, serta menghindari sensasionalisme atau dramatisasi berlebihan.
“Di Jepang, ketika terjadi bencana, wartawan juga mengangkat sisi perjuangan petugas dan relawan dalam membantu korban dan warga terdampak. Misinya untuk membangun empati dan menggerakkan partisipasi publik dalam penanganan bencana,” kata Akhmad Munir.
Indonesia yang berada di wilayah ring of fire dan rawan bencana, termasuk Sumatera Barat yang dikenal sebagai supermarket bencana, memerlukan wartawan dengan kemampuan khusus dalam liputan kebencanaan.
Media merupakan salah satu unsur pentahelix kebencanaan. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media perlu berkolaborasi dalam penanganan serta pemulihan bencana. Dengan kompetensi jurnalisme bencana, media diharapkan dapat berperan aktif dalam mitigasi, penanganan, dan pemulihan bencana.
PWI Makin Positif
Ketua Umum PWI Pusat yang juga Direktur Utama LKBN Antara itu hadir di Sumatera Barat mendampingi Komisi VII DPR RI mengunjungi daerah terdampak bencana, khususnya Kabupaten Padang Pariaman, Senin (22/12).
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI bersama mitra kerja seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara tersebut membahas berbagai bentuk dukungan terhadap sektor-sektor binaan yang terdampak bencana, khususnya UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
“Mengawali kunjungan ke daerah ini, saya bersilaturahmi dengan pengurus PWI Sumbar. Alhamdulillah, ini provinsi keenam yang saya kunjungi setelah terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Sebelumnya kami telah berkunjung ke Aceh, Medan, Lampung, Jawa Tengah, dan NTB,” ujar Munir.
Silaturahmi yang berlanjut ke Warung Ketan Durian Bundo di Gantiang, Padang, itu juga dimanfaatkan Akhmad Munir untuk menyampaikan sejumlah kabar positif terkait perkembangan organisasi PWI.
Pasca Kongres Persatuan di Cikarang, konsolidasi organisasi berjalan baik. Verifikasi anggota yang memenuhi syarat sedang berlangsung. Selain itu, audiensi dan komunikasi dengan mitra strategis PWI telah dilakukan, antara lain dengan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polkam, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Alhamdulillah, seluruh mitra mendukung penuh kepengurusan PWI hasil Kongres Persatuan. Salah satu kabar gembira, Kapolri beserta jajaran hingga daerah mendukung penuh program Uji Kompetensi Wartawan. Silakan berkoordinasi dengan Kapolda,” ujarnya.
Munir juga menyampaikan bahwa Menteri PKP Maruarar Sirait membuka peluang bagi anggota PWI yang belum memiliki rumah untuk memperoleh fasilitas khusus program kepemilikan rumah dengan uang muka ringan dan subsidi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti.
“Terima kasih, Pak Ketua Umum. Kami akan segera beraudiensi dengan Kapolda terkait program UKW. Untuk program perumahan wartawan, kami akan mendata anggota yang belum memiliki rumah dan berminat mengikuti program ini,” ujar Widya.
Ia juga melaporkan bahwa PWI Sumbar tengah mempersiapkan pengukuhan pengurus periode 2024–2029 yang belum dilantik sejak terpilih dalam KLB 2024 lalu. Atas rekomendasi dan dukungan PWI Pusat, pengukuhan pengurus PWI Sumbar direncanakan berlangsung pada pekan ketiga Januari 2026. (*)
