Rangkiangsumbar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengawal alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp1,207 triliun untuk perbaikan 20 ruas jalan provinsi di Sumatera Barat.
Andre mengatakan, pengawalan tersebut dilakukan setelah dirinya menerima surat resmi dari Gubernur Sumatera Barat yang meminta dukungan DPR RI dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana.
“Hari ini, Jumat, (19/12), saya datang memperjuangkan surat Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur meminta saya mengawal 20 ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana agar bisa masuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Andre.
Menurut Andre, total kebutuhan anggaran untuk perbaikan 20 ruas jalan tersebut mencapai Rp1.207.500.000.000. Ia menegaskan, pengawalan ini merupakan bagian dari tugasnya sebagai anggota DPR RI asal Sumatera Barat.
“Ini tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk memastikan dana sekitar Rp1,2 triliun ini benar-benar berhasil dibawa pulang ke Sumatera Barat dan digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang terdampak bencana,” ujarnya.
Andre menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah ia tinjau langsung di lapangan bersama Balai Jalan dan pihak terkait. Beberapa di antaranya berada di kawasan Malalak, Manggopoh, Alahan Panjang, Bayang, Sasak, Tiku, hingga Palembayan.
“Sebagian ruas sudah saya survei langsung. Sisanya akan terus kita kawal agar seluruh usulan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat disetujui,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa usulan perbaikan 20 ruas jalan provinsi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andre optimistis pemerintah pusat akan menyetujui usulan tersebut.
“Kami sudah bertemu Pak Menteri. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana,” katanya.
Andre menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Presiden menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar seremoni, tetapi eksekusi. Untuk Sumatera Barat, anggaran infrastruktur mencapai belasan triliun rupiah, dengan sekitar Rp13,52 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR,” ujar Andre.
Ia menegaskan, pengawalan dana tersebut bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat.
“Ini bukan ujung perjalanan, ini baru permulaan. Insyaallah, perbaikan 20 ruas jalan provinsi ini dapat segera terealisasi demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Andre. (*)
