Rangkiangsumbar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kembali menegaskan kekhawatirannya terkait maraknya penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang semakin merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (19/11), ia meminta pemerintah pusat tidak menunda pembentukan satgas khusus untuk memberantas praktik ilegal tersebut.
Menurut Andre, pemerintah dan Pertamina perlu membangun satuan tugas gabungan yang fokus pada penegakan hukum terhadap mafia BBM bersubsidi. Ia menilai persoalan yang berlangsung lama ini hanya bisa diselesaikan melalui tindakan terpadu yang berani dan efektif.
Ia menyebutkan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi di Sumatra Barat sebesar 15 persen pada November, rupanya belum mampu mengurangi antrean panjang di berbagai SPBU. Fenomena ini menjadi tanda bahwa masalah sebenarnya bukan pada jumlah pasokan, melainkan pada aktivitas curang yang berlangsung di lapangan.
Andre menilai antrean terjadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang mengatur pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk tujuan yang tidak sesuai peruntukan. Masyarakat yang berhak menikmati subsidi justru menjadi korban akibat ulah oknum yang memanfaatkan celah tersebut.
Ia membeberkan bahwa salah satu modus yang paling sering digunakan adalah pengoperasian mobil lansir, yakni kendaraan tua yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar dalam volume sangat besar. Mobil ini didorong berulang-ulang ke SPBU untuk menguras stok BBM subsidi.
Pertamina, lanjut Andre, telah mengambil langkah awal dengan memblokir nomor polisi kendaraan yang terindikasi terlibat dalam praktik tersebut. Dari laporan yang ia terima, sekitar 3.500 kendaraan di wilayah Sumbar sudah diblokir, dan angka nasionalnya mencapai hampir 400.000 nomor polisi.
Namun, Andre menegaskan bahwa langkah administrasi semacam ini tidak akan cukup memutus mata rantai mafia BBM. Ia meminta agar tindakan hukum yang tegas menjadi prioritas, sehingga para pelaku tidak hanya dihentikan, tetapi juga diproses sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyoroti pentingnya penindakan bukan hanya terhadap sopir atau pelaksana di lapangan, tetapi juga terhadap dalang yang mengatur dan melindungi jaringan tersebut. Menurutnya, selama aktor utama tidak disentuh, praktik penyimpangan akan tetap berulang.
Menutup penjelasannya dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Andre menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia. Ia mendorong Komisi VI, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat koordinasi guna memastikan praktik mobil lansir dan penyimpangan BBM bersubsidi bisa dihentikan sampai ke akar-akarnya (*)
