Rangkiangsumbar – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya memperkuat sektor ekspor daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan penguatan produk unggulan lokal. Untuk itu, ia menggagas penyelenggaraan Sumbar Expo 2025 Komoditi Ekspor: Gerak Cepat Ekspor Sumbar sebagai langkah membuka ruang lebih luas bagi produk daerah agar mampu menembus pasar global.
Muhidi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada kegiatan Sumbar Expo 2025 di Hotel Truntum Padang, Senin (27/10). Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperluas akses produk lokal ke pasar internasional.
“Sumbar Expo Komoditi Ekspor adalah wujud komitmen kita untuk membuka ruang yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Sumatera Barat agar mampu berkompetisi di pasar global,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri kreatif, serta produk olahan seperti rendang, kopi, dan hasil laut. Namun, potensi tersebut belum optimal tanpa dukungan konektivitas dan akses pasar yang kuat. Karena itu, kegiatan expo ini diharapkan menjadi jembatan antara kualitas lokal dengan permintaan global.
Menurutnya, peningkatan kontribusi ekspor merupakan salah satu indikator penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. “Ekspor memberikan dampak berlapis. Pendapatan daerah meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan pelaku usaha serta UMKM semakin membaik. Ini tujuan besar yang ingin kita capai bersama,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Muhidi menyebut DPRD Sumbar berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor ekspor. Ia mencontohkan sejumlah program prioritas yang tengah dikawal, seperti Desa Devisa Gambir, UMKM Naik Kelas, serta program transformasi industri dan penguatan infrastruktur logistik.
“Regulasi yang memudahkan investasi, penyederhanaan perizinan, dan pemberdayaan UMKM adalah agenda penting yang terus kami dorong. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan komunitas UMKM harus semakin erat agar ekosistem ekspor kita kokoh,” tegasnya.
Muhidi juga menilai bahwa penguatan ekspor memiliki kaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menumbuhkan ekspor dan mendorong UMKM naik kelas, Sumbar dapat mengantisipasi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Salah satu cara menghadapi kendala fiskal daerah adalah memperkuat basis ekonomi lokal. Ketika UMKM naik kelas dan ekspor meningkat, otomatis PAD kita akan tumbuh,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik pelaksanaan Sumbar Expo 2025 yang dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas ekspor. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Sumbar siap menjadi pemain utama dalam perdagangan global. “Pemerintah provinsi sangat mendukung inisiatif DPRD ini. Kegiatan seperti Sumbar Expo adalah bukti nyata bahwa Sumatera Barat memiliki semangat besar untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang berorientasi ekspor melalui pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan. “Ekspor bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang membangun daya saing. Karena itu, kami ingin pelaku UMKM di Sumbar menjadi eksportir tangguh yang mampu menembus pasar dunia,” jelasnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Fajarini Puntodewi, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Sumbar Expo Komoditi Ekspor 2025 menjadi ajang penting dalam memperluas peluang usaha bagi pelaku ekonomi daerah sekaligus langkah nyata dalam memperkuat perekonomian nasional. “Ekspo ini berperan penting dalam memperluas jaringan perdagangan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya (*)
